Pp No 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan Dan Perceraian Pns

Pp No 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan Dan Perceraian Pns - Muhammad mubarak chadyka putra b111 13 071 kelas hukum perdata-c fakultas hukum universitas hasanuddin 2014 konsep materi 1 putusnya perkawinan 1. Pegawai Negeri Sipil PNS yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.

Pp No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian

Peraturan Pemerintah PP NO.

Pp no 10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian pns. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. PNS wanita yang menjadi istri ke-2 harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Wanita yang menjadi istri ke-2 tidak dapat diterima menjadi CPNSPNS.

PNS dan pejabat yang tertuang dalam PP No 10 Tahun 1983 jo. 6 SEPTEMBER 1990 JAKARTA _____ Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang. Di dalam PP 101983 tertulis bahwa istri yang telah dicerai suami berstatus PNS masih memiliki.

SE Ka BAKN No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan P e merintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil PP 451990. 08se1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di kepegawaian.

PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia. 1990 LL Setkab.

Surat edaran nomor. Anggapan tersebut tidak benar dan keliru bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS masih tetap berlaku dan belum di cabut. 1 Th 1974 tentang perkawinan.

45 Tahun 1990 Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Surakarta yaitu Dra. 10 Tahun 1983 jo. NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pns oleh. 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS c. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI.

PP No 45 Tahun 1990 disingkat PP 10. 10 tahun 1983 jo PP No. PNS yang hidup bersama dengan wanitapria tanpa ikatan perkawinan yang sah harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Ugas hukum perdata materi putusnya perkawinan pp. Chairiyah menjelaskan bahwa pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama ditinjau dari PP No. Akan tetapi dalam implementasinya.

08SE1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Peraturan Pemerintah PP TENTANG Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur hak mantan istri PNSRegulasi ini kemudian mengalami perbaruan dengan beberapa penyempurnaan pasal melalui PP Nomor 45 Tahun 1990. PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Perka Lemsaneg Nomor OT001PERKA1222007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara.

Pelanggaran terhadap PP No. M E M U T U S K A N. 10 Tahun 1983 jo.

Pelaksanaan Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Ditinjau dari PP No. Hasto Wardoyo Pamitan ke Warga Kulon Progo Sesuai tugasnya dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 24 Tahun 2011 Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memeriksa banding administratif PNS dan mengambil keputusan atas banding administratif pada sidang yang dipimpin oleh Menteri. PP 10 merupakan peraturan bersifat khusus yang bertujuan mengatur pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil PNS.

9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No. PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNS DASAR HUKUM a. Oleh karenanya bagi PNS telah diatur mengenai Ijin perkawinan dan perceraiannya.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Tanggal. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176.