Perka Bkn No 19 Tahun 2014 - Anak lampiran i-a keputusan kepala badan kepegawaian negara nomor. Bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat.
Peraturan Bkn No 26 Tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi - 3 - Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.
Perka bkn no 19 tahun 2014. 24 TAHUN 2014 beserta lampirannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 17 juni 2002 pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah sttb n o jenjang pendidikan 1 2 yang mengeluarkan dan menandatangani ijazah asli 3 1 sd sltp smu smk dan yang setingkat 2 universitas institut rektor dan dekan 3 sekolah.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. Berikut Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN NOMOR. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian.
Berdasarkan Perka BKN atau Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019 Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan pelaksanaan perintah pembayaran serta analisis laporan keuangan instansi. Lampiran kk bkn no 11 tahun 2002 1. PERKA BKN Nomor 19 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan.
11 tahun 2002 tanggal. PeraturanPediaid Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang.
24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN. Menimbang bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan. InfoASNid PERKA BKN Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
4VIIIPB2014 dan NOMOR. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah DaerahBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara TENTANG Jabatan.
Pejabat Pimpinan Tinggi BKN. Visi dan Misi BKN. Jakarta 5 Januari 2014 Pejabat Penilai PNS Yang Dinilai 4.
24 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pejabat Pimpinan Tinggi BKN. PERKA BKN NO 1 TAHUN 2013- PENILAIAN PRESTASI KERJA-03-2013.
19 Tahun 2015 - Pedoman Pelaksanaan Pendataan PUPNS 2015. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2014.
PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2011. Terdapat berbagai form seperti draft surat Keputusan pengangkatan pertama berbagai surat pernyataan melaksanakan tugas dll pendidikan penelitian dan pengabdian pd masyarakat dan lembar excell penghitungan angka kredit. PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2014.
PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2011 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS. BKN PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2014 PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2014 ORGANISASI DAN TATA KERJA BKN. InfoASNid PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.
Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKN Nomor 39 dan 31 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014. Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penetapan standar nasional pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. 4 Tahun 2014 Mendikbud BKN 1.
Visi dan Misi BKN. Bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan serta efisiensi Kepegawaian Negara perlu. 39 BN2014NO2028 bkngoid.
Maka ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada Unit. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara. PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2016.
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Membuat laporan tahunan - 1 laporan 100 12 bln -.
SALINAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR.
Peraturan Bkn No 13 Tahun 2019 Jf Analis Perbendaharaan Negara Update Badan Kepegawaian Negara
2452 Perka Bkn No 20 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan Perpres No 44
Perka Bkn No 8 Tahun 2013 Sktpns Pdf Document
Perka Bkn Nomor 14 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Peraturan Bkn Nomor 2 Tahun 2020 Organisasi Dan Tata Kerja Bkn 05052020 Badan Kepegawaian Negara
Lampiran 1d Per Bkn Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Peraturan Bkn Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pns Asn Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan
Badan Kepegawaian Negara
2365 Perka Bkn Nomor 7 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Standar Kompet
Perka Bkn No 1 Thn 2013 Ketentuan Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011 Ttg
Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 Badan Kepegawaian Negara
Salinan Per Bkn No 1 Th 2021 Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Bkn Nomor 14 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Pengadaan Pns 2 Flip Ebook Pages 51 67 Anyflip Anyflip
Perka Bkn Nomor 19 Tahun 2014 Organisasi Dan Tata Kerja Bkn
