Penjelasan Uu No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Penjelasan Uu No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran - Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau sepanjang garis khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudera sehingga mempunyai posisi dan peranan. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Uu No 17 Tahun 2008 Pelayaran

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N I.

Penjelasan uu no 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam penerapan Pasal 3022 UU No. Ia menilai UU Pelayaran masih relevan dan terasa janggal jika sejumlah pihak mengusulkan revisi UU itu dengan tujuan menghilangkan asas cabotage. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Klik disini uu_17_2008_pelayaran.

17 tahun 2008 tentang pelayaran slideshare uses cookies to improve functionality and performance and to provide you with relevant advertising. Pemberitaan tersebut menyoroti aktivitas perusahaan HI Semi yang bergerak di bidang usaha Bongkar Muat dari dan ke Kapal di garis pantai. INTINEWSCOID NASIONAL - Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Sigit Sosiantomo mengkritik usulan revisi Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

JAKARTAKABARDAERAHCOM-Hi Semi tepis dugaan melanggar undang-undang no17Tahun 2008 tentang pelayaran yang diberitakan oleh media online detikindonesiacoid sebagaimana dipublikasikan Jumat 522021 yang lalu. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN I. Uu no17 tahun 2008 pelayaran 1.

TB Simatupang No5 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN.

4849 Penjelasan Atas Lembaran Negara. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat pertentangan norma dakwaan jaksa dengan Pasal 302 UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Undang-undang UU TENTANG Pelayaran.

Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan kepelabuhanan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan.

Itulah informasi mengenai pengertian pelayaran menurut uu no 17 tahun 2008 yang dapat kami bagikan. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang pada bunyinya tidak mengatur dari pada standar minimal hukum yang di jatuhkan pada terpidana maka akan menimbulkan berbagai penafsiran.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas hak-hak dan kedaulatan yang. 17 LN2008NO64 TLN NO4849 LL SETNEG. Tantri Handayani Idrus 1515011072 Sistem Transportasi Teknik Sipil Universitas Lampung Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang. URGENSI HUKUM PENGANGKUTAN PERAIRAN Urgensi pengangkutan perariran dalam menunjang percepatan pencapaian cita-cita negara sebagaimaan yang tercantum pada Pancasila dan UUD 1945 tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran selanjutnya akan.

UMUM Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau sepanjang garis khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudera sehingga mempunyai posisi dan peranan. AD Premier 9th floor Jl. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Identifikasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran A. Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Angkutan adalah angkutan barang dari suatu tempat diterimanya barang tersebut ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang yang bersangkutanSedangkan Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat sampai tujuan dan berdasarkan pasal 7 UU No 17 tahun 2008. JDIH Kementerian Perhubungan.