Perpres No 86 Tahun 2013 Pasal 9

Perpres No 86 Tahun 2013 Pasal 9 - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional perlu menyusun. NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a.

Pp No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

86 LN2020No201 jdihsetkabgoid.

Perpres no 86 tahun 2013 pasal 9. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian. Peraturan Pemerintah PP No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah.

11 desember 2013 tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pekerjaan umum no kelas jabatan tunjangan kinerja per kelas jabatan 1 2 3 1. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 17 ayat 5 mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah No.

- 9 - Pasal 9 1 Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Proyek Strategis Nasional diberikan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP KabupatenKota sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang X X Kemendag Kemenkumham KKP Kemenperin Kemenkeu. Reforma Agraria sebagai sebuah masalah yang sangat serius di Indonesia sebaiknya diatur dengan Undang-undang agar memiliki kedudukan yang lebih kuat ada persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bahwa berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara Indonesia bertujuan melindungi segenap. 15 rp 1031500000 4.

NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Peraturan Presiden PERPRES NO.

Revisi PP No 702013 tentang perubahan atas PP 362007 tentang pelaksanaan UU No. Pp No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Sumber. Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57.

Nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial dengan rahmat. Perpres tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan aset dan akses agraria yang telah. NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA bahwa sebagai tindaklanjut pengalihan pelaksanaan tugas fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha.

Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan. Mandat tersebut diperkuat melalui TAP MPR No. Nomor 56 Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126.

Peraturan Presiden PERPRES TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Setiap pekerjaburuh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan. Pasal 85 Pasal 86 Pasal 88 Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam.

86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 86 tahun 2013 tanggal. 16 rp 1413100000 3.

2 Laporan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi materi dan kategori pengaduan waktu penerimaan status penyelesaian hasil penanganan serta tanggapan pengadu. MELALUI PERPRES NOMOR 86 TAHUN 2018 Sulasi Rongiyati Abstrak Pemerintah menepati janjinya untuk melaksanakan agenda Reforma Agraria dengan mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Perpres Reforma Agraria. 17 rp 1936000000 2.

Pasal 9 1 Pengelola wajib menyusun dan melaporkan pengelolaan pengaduan kepada penyelenggara secara berkala. Perpres No86 Tahun 2018 ini merupakan bagian komitmen politik pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria yang sudah begitu akut dan berkelindan bagaikan benang kusut. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.

Admin dari blog Ini Aturannya 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait peraturan presiden no 86 tahun 2013 pasal 9 dibawah ini. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menekankan pada penataan asset penataan aksesdan penyelesaian sengketa tanahGerakan.

2 Dalam hal Badan Usaha telah memperoleh hak atas tanah danatau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Badan Usaha. PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria No.

2 Untuk melindungi keselamatan pekerjaburuh guna mewujudkan produktivitas. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Kacab Surabaya Karimunjawa Kacab Surabaya Darmo Kacab Surabaya Rungkut Ppt Download

Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 86450 Perbup 20no 53 20tahun 202018 20ttg 20kepesertaan 20pada 20badan 20penyelenggara 20jaminan 20sosial 20rz Pdf

Tak Daftarkan Pekerja Ke Bpjs Perusahaan Dikenai Sanksi Bisnis Liputan6 Com

Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Kesehatan Ppt Download

Pp No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara

Kacab Surabaya Karimunjawa Kacab Surabaya Darmo Kacab Surabaya Rungkut Ppt Download

Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 86450 Perbup 20no 53 20tahun 202018 20ttg 20kepesertaan 20pada 20badan 20penyelenggara 20jaminan 20sosial 20rz Pdf